HALAMAN DEPAN
Login Sistem
KOMPONEN PEMENUHAN
AREA I
REFORM AREA I
AREA II
REFORM AREA II
AREA III
REFORM AREA III
AREA IV
REFORM AREA IV
AREA V
REFORM AREA V
AREA VI
REFORM AREA VI
KOMPONEN HASIL
KOMPONEN HASIL
DOKUMEN AMPUH
DATA AMPUH PN
Tim Pembangunan ZI
Dasar Hukum ZI
KUMPULAN SK KPN
PETUNJUK PENGGUNAAN


Pengunjung Online: 1 User
Pengunjung Hari ini: 40
Pengunjung Kemaren: 19
Pengunjung Minggu ini: 93
Pengunjung Bulan ini: 93
Pengunjung Tahun ini: 2,658
Total Pengunjung: 2,658
Total Hits Akses Halaman: 110,377

Memory Usage

32.3%

CPU Usage

140.05

Disk Usage

42.02%

Daily Traffic

62,201

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

Ketua
Pembina

FEBRIANO HERMADY, S.H., M.H.

Hakim
Ketua Tim

ULWAN MALUF, S.H.

Hakim
Ketua Wakil Tim

TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H.

Panitera
Koordinator Teknikal

JUMARI, S.T., M.H

Sekretaris
Koordinator Operasional

RENTAMA PUSPITA FARIANTY SITUMORANG, S.H.,M.H.

Hakim
Koordinator

RULLY ANDRIAN, S.Sos., S.H.,M.H.

Panitera Muda Perdata
Anggota

RINI RIAWATI, S.H.

Panitera Pengganti
Anggota

ANSARI GRACE Y. SIMALANGO, A.Md

Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Perdata
Anggota

ESTER LIMARIA, A.Md.

Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Perdata
Anggota

BUDI SETIAWAN, A.MD

PPNPN
Anggota

ALDI PANGRESTU, S.H.

Hakim
Koordinator

NITA HERAWATI, S.H.

Panitera Muda Pidana
Anggota

ANITA, A.Md.

Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana
Anggota

KURNIA MISNIARTI

PPNPN
Anggota

RIKO FRIANTO

PPNPN
Anggota

RITA NOVITA SARI, S.H.

Hakim
Koordinator

YORRY MEINI, S.H.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Anggota

EIKEL SURMANA GINTING, S.H.

Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum (CPNS)
Anggota

FITRIAWATI, S.Akun

PPNPN
Anggota

BELINDA ROSA ALEXANDRA, S.H.

Hakim
Koordinator

FANIA DELI PRADITYA, S.Kom.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Anggota

THERESSA, S.H.

Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana (CPNS)
Anggota

ZAKARIA, S.T.

PPNPN
Anggota

IGNAS RIDLO ANARKI, S.H.

Hakim
Koordinator

R RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.

Panitera Muda Hukum
Anggota

MARKUS H. SIMARMATA, S.Sos., M.H

Panitera Pengganti
Anggota

ERIZAL

Juru Sita
Anggota

MEGA BINTANG MANURUNG, A.Md.A.B.

Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Hukum
Anggota

INDAH RAHMATU DEWI

PPNPN
Anggota

TIA RUSMAYA, S.H.

Hakim
Koordinator

TETEN YAZID SANI, A.Md

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Anggota

SURIKA ADIUSTRYA, SE,Sy.

Juru Sita
Anggota

EIKEL SURMANA GINTING, S.H.

Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum (CPNS)
Anggota

ZULKIFLI, A.MD

PPNPN
Anggota

DODY SETIAWANSA

PPNPN
Anggota

ROZAUNAH

PPNPN
Anggota

TARYOKO

PPNPN
Anggota

JUPRIYADI

PPNPN
Anggota

[MASTER DOCUMENT CONTROL ZI-AMPUH
Pembangunan Zona Integritas (ZI) - SertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB

Tulislah Apa yang Anda Kerjakan dan Kerjakanlah Apa yang Anda Tulis..!

Untitled Document

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

KEPADA PENGUNJUNG YANG AKAN MELIHAT FILE DOKUMEN DAPAT MENGAKSES FILE PADA LINK GOOGLE DRIVE

No.
NAMA AREA PERUBAHAN/ SUB PROGRAM/ RINCIAN DESKPRIPSI
EVALUASI PENILAIAN
BOBOT
LKE MANDIRI
FILE
GOOGLE
DRIVE
1
VI.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (5)
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing- masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah; dan c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
5
2
1
Standar Pelayanan (1)
Standar Pelayanan
1.00
1.00
3
1.a.
Terdapat kebijakan standar pelayanan
a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
e. Standar Pelayanan belum ditetapkan
1
4
1.b.
Standar pelayanan telah dimaklumatkan
a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan
1
5
1.c.
Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
1
6
1.d.
telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan
ya,telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan
1
 

 


img-chat
Test Your Bot