HALAMAN DEPAN
Login Sistem
KOMPONEN PEMENUHAN
AREA I
REFORM AREA I
AREA II
REFORM AREA II
AREA III
REFORM AREA III
AREA IV
REFORM AREA IV
AREA V
REFORM AREA V
AREA VI
REFORM AREA VI
KOMPONEN HASIL
KOMPONEN HASIL
DOKUMEN AMPUH
DATA AMPUH PN
Tim Pembangunan ZI
Dasar Hukum ZI
KUMPULAN SK KPN
PETUNJUK PENGGUNAAN


Pengunjung Online: 1 User
Pengunjung Hari ini: 37
Pengunjung Kemaren: 19
Pengunjung Minggu ini: 90
Pengunjung Bulan ini: 90
Pengunjung Tahun ini: 2,655
Total Pengunjung: 2,655
Total Hits Akses Halaman: 110,374

Memory Usage

32.3%

CPU Usage

140.05

Disk Usage

42.02%

Daily Traffic

62,201

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

Ketua
Pembina

FEBRIANO HERMADY, S.H., M.H.

Hakim
Ketua Tim

ULWAN MALUF, S.H.

Hakim
Ketua Wakil Tim

TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H.

Panitera
Koordinator Teknikal

JUMARI, S.T., M.H

Sekretaris
Koordinator Operasional

RENTAMA PUSPITA FARIANTY SITUMORANG, S.H.,M.H.

Hakim
Koordinator

RULLY ANDRIAN, S.Sos., S.H.,M.H.

Panitera Muda Perdata
Anggota

RINI RIAWATI, S.H.

Panitera Pengganti
Anggota

ANSARI GRACE Y. SIMALANGO, A.Md

Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Perdata
Anggota

ESTER LIMARIA, A.Md.

Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Perdata
Anggota

BUDI SETIAWAN, A.MD

PPNPN
Anggota

ALDI PANGRESTU, S.H.

Hakim
Koordinator

NITA HERAWATI, S.H.

Panitera Muda Pidana
Anggota

ANITA, A.Md.

Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana
Anggota

KURNIA MISNIARTI

PPNPN
Anggota

RIKO FRIANTO

PPNPN
Anggota

RITA NOVITA SARI, S.H.

Hakim
Koordinator

YORRY MEINI, S.H.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Anggota

EIKEL SURMANA GINTING, S.H.

Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum (CPNS)
Anggota

FITRIAWATI, S.Akun

PPNPN
Anggota

BELINDA ROSA ALEXANDRA, S.H.

Hakim
Koordinator

FANIA DELI PRADITYA, S.Kom.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Anggota

THERESSA, S.H.

Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana (CPNS)
Anggota

ZAKARIA, S.T.

PPNPN
Anggota

IGNAS RIDLO ANARKI, S.H.

Hakim
Koordinator

R RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.

Panitera Muda Hukum
Anggota

MARKUS H. SIMARMATA, S.Sos., M.H

Panitera Pengganti
Anggota

ERIZAL

Juru Sita
Anggota

MEGA BINTANG MANURUNG, A.Md.A.B.

Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Hukum
Anggota

INDAH RAHMATU DEWI

PPNPN
Anggota

TIA RUSMAYA, S.H.

Hakim
Koordinator

TETEN YAZID SANI, A.Md

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Anggota

SURIKA ADIUSTRYA, SE,Sy.

Juru Sita
Anggota

EIKEL SURMANA GINTING, S.H.

Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum (CPNS)
Anggota

ZULKIFLI, A.MD

PPNPN
Anggota

DODY SETIAWANSA

PPNPN
Anggota

ROZAUNAH

PPNPN
Anggota

TARYOKO

PPNPN
Anggota

JUPRIYADI

PPNPN
Anggota

[MASTER DOCUMENT CONTROL ZI-AMPUH
Pembangunan Zona Integritas (ZI) - SertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB

Tulislah Apa yang Anda Kerjakan dan Kerjakanlah Apa yang Anda Tulis..!

Untitled Document

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

KEPADA PENGUNJUNG YANG AKAN MELIHAT FILE DOKUMEN DAPAT MENGAKSES FILE PADA LINK GOOGLE DRIVE

No.
NAMA AREA PERUBAHAN/ SUB PROGRAM/ RINCIAN DESKPRIPSI
EVALUASI PENILAIAN
BOBOT
LKE MANDIRI
FILE
GOOGLE
DRIVE
1
V.
PENGUATAN PENGAWASAN (7.5)
Aspek reform diukur dengan melihat kondisi apakah: a. Mekanisme Pengendalian Aktivitas Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase penanganan pengaduan masyarakat. c. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi 1) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN; 2) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.
7.5
2
1
Mekanisme Pengendalian (2.5)
Mekanisme Pengendalian
2.50
2.50
3
1.a.
Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali
b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja c.Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas
d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem
e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi
1
4
2
Penanganan Pengaduan Masyarakat (3)
Penanganan Pengaduan Masyarakat
3.00
1.50
5
2.a.
Persentase penanganan pengaduan masyarakat
Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan
0.5
6
3
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan (2)
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
2.00
1.00
7
3.a.
Persentase penyampaian LHKPN
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
0
8
3.b.
Persentase penyampaian LHKASN
Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
1
 

 


img-chat
Test Your Bot